ASEAN Power Grid Buka Peluang Ekonomi Baru, Indonesia Dorong Perdagangan Listrik Regional
kalbartimes.com – Indonesia mendorong penguatan kerja sama ketenagalistrikan antarnegara Asia Tenggara melalui penyelesaian penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG). Integrasi jaringan listrik kawasan tersebut dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan energi regional.
Komitmen tersebut dibawa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut.
Melalui ASEAN Power Grid, negara-negara anggota ASEAN didorong membangun konektivitas jaringan listrik lintas batas. Kerja sama ini membuka peluang perdagangan listrik antarnegara, sehingga kelebihan pasokan energi di suatu negara berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara lain.
Bahlil menyampaikan, integrasi jaringan ketenagalistrikan kawasan dapat memberikan manfaat bagi ketahanan energi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi baru. Namun, Indonesia memastikan keterlibatannya tetap memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip saling menguntungkan.
Pemerintah menilai kerja sama tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui koneksi infrastruktur listrik. Kejelasan regulasi, perhitungan manfaat ekonomi, serta kesiapan pasokan energi dalam negeri juga harus menjadi pertimbangan.
Karena itu, penataan regulasi nasional menjadi salah satu langkah yang dipersiapkan sebelum kerja sama memasuki tahap implementasi.
Indonesia ingin memastikan setiap negara peserta memperoleh manfaat yang seimbang dari integrasi ketenagalistrikan. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya menguntungkan negara tertentu, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi seluruh anggota ASEAN.
Peluang Perdagangan Listrik Antarnegara
ASEAN Power Grid merupakan program kerja sama energi yang bertujuan menghubungkan sistem ketenagalistrikan negara-negara Asia Tenggara. Program ini menjadi bagian dari ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030.
Integrasi jaringan listrik tersebut diharapkan meningkatkan keandalan pasokan energi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya listrik di kawasan.
Selain itu, interkoneksi membuka peluang perdagangan listrik lintas negara. Negara dengan ketersediaan listrik lebih besar dapat menjalin kerja sama pasokan dengan negara yang membutuhkan tambahan energi.
Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan dan memperkuat infrastruktur energi regional.
Regulasi Jadi Kunci Pelaksanaan Kerja Sama
Komitmen Indonesia untuk menuntaskan penandatanganan Enhanced MoU ASEAN Power Grid sebelumnya telah disampaikan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026.
Setelah pertemuan tersebut, pemerintah melanjutkan penataan regulasi domestik sebagai bagian dari persiapan kerja sama.
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia ingin memastikan ketentuan yang diperlukan telah disiapkan sebelum integrasi jaringan listrik dijalankan. Langkah ini penting agar pelaksanaan kerja sama tetap sesuai kebutuhan pasokan energi nasional.
Setelah MoU berlaku, implementasi ASEAN Power Grid akan dikoordinasikan melalui sejumlah satuan tugas atau task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).
Masing-masing satuan tugas telah menyiapkan rencana kerja untuk mendukung pelaksanaan interkoneksi listrik kawasan.
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran dalam penguatan konektivitas energi Asia Tenggara sekaligus membuka peluang ekonomi dari perdagangan listrik regional.
Pemerintah menegaskan, setiap tahapan pelaksanaan tetap harus memperhatikan kepentingan nasional, kesiapan infrastruktur, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
