BKKBN Kalbar Soroti Ketimpangan Stok Alat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan
kalbartimes.com – Kekosongan stok alat kontrasepsi masih ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kalimantan Barat. Di sisi lain, fasilitas kesehatan lain justru memiliki persediaan berlebih sehingga pengelolaan dan distribusi menjadi perhatian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar.
Ketimpangan persediaan tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran layanan keluarga berencana (KB), khususnya bagi pasangan usia subur yang membutuhkan alat kontrasepsi.
Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, mengatakan ketersediaan alat kontrasepsi perlu dikelola dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan.
“Negara harus hadir ketika masyarakat, khususnya pasangan usia subur, membutuhkan alat kontrasepsi. Ketersediaannya harus terjamin dan dikelola dengan aman,” kata Nyigit di Pontianak, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut Nyigit, pengelolaan persediaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat kontrasepsi yang tersedia, tetapi juga mencakup distribusi, penyimpanan, pemantauan, dan pelaporan penggunaan.
Ketika distribusi tidak sesuai kebutuhan, satu fasilitas kesehatan dapat mengalami kekurangan stok, sementara fasilitas lain menyimpan persediaan melebihi kebutuhan. Kondisi tersebut juga berisiko menyebabkan alat atau obat kontrasepsi rusak sebelum digunakan.
Penyimpanan dan Pelaporan Stok Perlu Diperkuat
Nyigit menjelaskan, penyimpanan alat kontrasepsi harus mengikuti standar yang berlaku, termasuk memperhatikan kondisi suhu gudang untuk menjaga kualitas produk.
Pemantauan persediaan secara berkala juga diperlukan untuk mengetahui kondisi stok dan mengantisipasi produk yang mendekati masa kedaluwarsa.
Selain itu, pencatatan penggunaan harus sesuai dengan jumlah persediaan yang tersedia. Data yang akurat dapat membantu memperkirakan kebutuhan distribusi sehingga penyaluran alat kontrasepsi lebih tepat sasaran.
Pengelolaan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kekosongan stok sekaligus mencegah penumpukan persediaan yang tidak sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan.
Kubu Raya Jadi Percontohan Distribusi Berbasis Aplikasi
Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu lokasi percontohan dalam pengelolaan distribusi alat kontrasepsi berbasis aplikasi. Daerah tersebut telah menerapkan sistem distribusi melalui aplikasi secara penuh serta melakukan pemusnahan alat kontrasepsi kedaluwarsa melalui kerja sama lintas sektor.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya, Dyah Tut Wuri Handayani, mendorong fasilitas kesehatan agar disiplin melaporkan persediaan dan pelayanan melalui sistem yang tersedia.
Pelaporan yang tertib diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian data antara jumlah stok dan penggunaan alat kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan.
Dengan data yang lebih akurat, kebutuhan distribusi dapat dipetakan secara lebih baik sehingga persediaan bisa disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing fasilitas.
Meski demikian, jumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan maupun kelebihan stok alat kontrasepsi di Kalimantan Barat belum dirinci dalam keterangan tersebut. Karena itu, pemantauan dan evaluasi distribusi tetap diperlukan untuk memastikan ketersediaan layanan keluarga berencana bagi masyarakat.
