Dampak Ekonomi Karhutla Kalimantan Jadi Sorotan, UMKM Butuh Mitigasi
kalbartimes.com – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan UMKM. Hambatan mobilitas akibat kabut asap, distribusi yang terganggu, serta penurunan daya beli menjadi sejumlah tantangan bagi pelaku usaha.
Pakar UMKM dan Kewirausahaan, Faransyah Jaya atau Coach Faran, mendorong agar penanganan karhutla turut memasukkan mitigasi ekonomi kerakyatan. Ia menilai keberlangsungan usaha lokal perlu mendapat perhatian ketika bencana mengganggu aktivitas masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026), Founder & CEO Wiranesia Foundation itu mengatakan penurunan kegiatan ekonomi sehari-hari dapat berimbas pada omzet berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner hingga kerajinan daerah.
"Saat kabut asap melumpuhkan aktivitas harian, omzet UMKM sektor kuliner, ritel, hingga kerajinan daerah ikut merosot drastis. Tanpa intervensi cepat, kita berisiko menghadapi gelombang penurunan daya saing bagi para pelaku usaha di tingkat tapak," ujar Coach Faran.
Untuk merespons persoalan tersebut, ia menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
Rekomendasi pertama adalah mempertimbangkan relaksasi keuangan dan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak. Penyesuaian kewajiban pembayaran dapat membantu pelaku usaha menghadapi tekanan arus kas selama kegiatan bisnis terganggu.
Kedua, mendorong percepatan transformasi digital bagi UMKM. Pemanfaatan perdagangan elektronik dan pemasaran daring dapat menjadi sarana untuk mempertahankan transaksi meskipun aktivitas langsung terbatas.
Ketiga, memperkuat kewirausahaan hijau melalui kolaborasi lintas pihak. Pengembangan produk UMKM yang mendukung pengelolaan lahan gambut secara ramah lingkungan dinilai dapat menjadi bagian dari pendekatan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Coach Faran, dukungan bagi UMKM perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah rawan bencana. Kebijakan penanganan karhutla diharapkan tidak hanya berorientasi pada kondisi darurat, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan kegiatan usaha.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Melindungi usaha mereka di tengah krisis iklim adalah bentuk nyata menjaga ketahanan nasional," tutupnya.
