Sabtu, 21 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Dana Desa Rp34,57 Triliun untuk Kopdes Merah Putih, Ini Penjelasan Mendes

✍️ Eka Wulandari 🕒 21 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Mendes Yandri menegaskan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi aset desa. Alokasi Rp34,57 triliun untuk program ini tengah dipersoalkan di MK.
Mendes Yandri menegaskan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi aset desa. Alokasi Rp34,57 triliun untuk program ini tengah dipersoalkan di MK. Foto: istimewa

kalbartimes.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan berarti dana tersebut diambil alih pemerintah pusat. Ia menyatakan fasilitas yang dibangun melalui program itu nantinya menjadi aset desa sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Yandri seusai menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa," kata Yandri.

Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas KDKMP diharapkan dapat memperkuat infrastruktur penunjang kegiatan usaha sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.

Menurut Yandri, koperasi tersebut dirancang menjadi salah satu penggerak perekonomian di tingkat desa. Kemendes PDT juga terus berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa terkait pelaksanaan program tersebut.

Yandri mengklaim kepala desa yang telah ditemuinya tidak menyampaikan keberatan terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Meski demikian, ia menghormati pihak-pihak yang mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

Penggunaan Dana Desa Digugat ke MK

Pernyataan Yandri muncul di tengah proses pengujian sejumlah ketentuan terkait pelaksanaan KDKMP di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 diajukan Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Para pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu persoalan yang disoroti ialah pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan KDKMP. Para pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi mengesampingkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa.

MK sebelumnya telah menggelar sidang perbaikan permohonan perkara tersebut pada Senin (16/11/2026).

Menanggapi gugatan itu, Yandri menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyebut kementeriannya hingga Jumat (20/11/2026) belum diminta memberikan keterangan dalam perkara tersebut.

Alokasi Dana Desa Capai Rp34,57 Triliun

Dukungan pendanaan KDKMP berkaitan dengan penyesuaian alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyesuaian alokasi mencapai 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa atau senilai Rp34,57 triliun secara nasional.

Selain itu, PMK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur skema pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Pembiayaan tersebut memiliki batas maksimal Rp3 miliar untuk setiap unit gerai, dengan tingkat bunga 6 persen per tahun dan jangka waktu 72 bulan atau enam tahun.

Ketentuan mengenai status aset juga diatur dalam regulasi pembiayaan tersebut. Gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatur mekanisme penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah desa untuk koperasi desa atau pemerintah kabupaten/kota untuk koperasi kelurahan.

Dengan demikian, penggunaan Dana Desa untuk mendukung KDKMP perlu dilihat bersama ketentuan mengenai pembiayaan, kepemilikan aset, dan mekanisme penyerahannya. Proses pengujian di MK juga menjadi bagian penting dalam perkembangan kebijakan tersebut, terutama terkait pengalokasian Dana Desa dan prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

EW
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update