Ferry Irwandy Soroti LPJ Dana Karhutla Kalbar, Pertanyakan Transparansi Anggaran
kalbartimes.com - Pegiat media sosial Ferry Irwandy mempertanyakan transparansi laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Ia menilai laporan yang dilihatnya belum menjelaskan penggunaan dana secara terperinci.
Kritik tersebut disampaikan Ferry saat berbincang dengan Denny Sumargo dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo di YouTube yang diunggah pada Sabtu (17/10/2026).
Dalam perbincangan itu, Ferry menyoroti besarnya anggaran pemerintah pusat untuk menangani karhutla di daerah. Ia mencontohkan Kalbar dan menyebut pencairan dana yang dibahasnya mencapai ratusan miliar rupiah, sementara alokasi untuk masing-masing daerah disebut berada di kisaran Rp30 miliar hingga Rp40 miliar.
Meski demikian, Ferry mempertanyakan sejauh mana laporan penggunaan anggaran tersebut dapat menjelaskan peruntukan dana secara transparan.
“Saya ambil contoh Kalimantan Barat. Total pencairan untuk setiap daerah bisa mencapai Rp200an miliar. Lalu, saya melihat laporan pertanggungjawabannya seperti apa? Itu benar-benar kayak grafik ChatGPT,” ujarnya.
Menurut Ferry, laporan yang dilihatnya belum memuat rincian pengeluaran yang memadai. Ia bahkan menilai kondisi tersebut tidak cukup hanya disebut sebagai laporan yang berantakan karena informasi yang dibutuhkan belum tersaji secara jelas.
“Jangan bilang berantakan. Untuk disebut berantakan saja, barangnya harus ada. Ini bahkan belum bisa dibilang berantakan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pencantuman pos pengeluaran yang dinilai masih terlalu umum, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaannya.
“Laporannya hanya mencantumkan keterangan seperti biaya transportasi sekian,” tambahnya.
Ferry menegaskan, anggaran penanganan karhutla merupakan uang masyarakat sehingga pengelolaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, prinsip tersebut semakin penting karena dana digunakan untuk menangani bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Ia kemudian membandingkan persoalan itu dengan pengalamannya menggalang dana. Ferry mengatakan, pengelolaan uang yang dihimpun dari masyarakat menuntut tanggung jawab, akuntabilitas, serta kejelasan tujuan penggunaan dana.
“Saya sendiri galang dana sampai setiap hari tidak bisa tidur memikirkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan tujuan penggunaan dana ini. Semua harus dipikirkan. Saya orang keuangan, jadi saya memahami pentingnya detail,” katanya.
Ferry berpandangan, besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah pusat semestinya disertai laporan yang jelas mengenai penggunaan dana dan proses penyalurannya hingga ke daerah.
Namun, ia mengingatkan agar persoalan transparansi tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah pusat tidak peduli terhadap penanganan karhutla. Ia menilai perlu ada penelusuran untuk mengetahui letak masalah dalam birokrasi maupun mekanisme distribusi anggaran.
“Masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Birokrasi kita punya persoalan dalam alur penyaluran yang tidak jelas. Jadi, jangan kemudian langsung menyimpulkan pemerintah pusat tidak peduli. Kita harus melihat di mana persoalannya dan bagaimana alur dana itu sampai ke daerah,” pungkasnya.
