Investasi Kalbar Tembus Rp51,36 Triliun pada 2025, Pemerintah Dorong Kemitraan UMKM
kalbartimes.com – Realisasi investasi di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 2025 mencapai Rp51,36 triliun, melampaui target awal sebesar Rp30,39 triliun. Capaian tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen investor agar investasi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Teresia Widi A Adis, mengatakan Kalbar masih terbuka bagi masuknya investasi. Namun, peningkatan investasi perlu diiringi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Session I bertema “Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar” yang digelar Sekber Satukata, Kamis (8/10/2026).
“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen ini, pemerintah meminta komitmen pengusaha untuk berikan dampak ke masyarakat, terutama kesejahteraannya.
Komitmen pengusaha untuk tak hanya berinvestasi, tapi juga berikan kontribusi ke masyarakat,” ungkap Teresia.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas. Kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM juga dinilai perlu ditingkatkan.
“Kalbar masih sangat terbuka untuk investasi, pengusaha harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat.
Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan.
Bahkan pemerintah saat ini sudah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar melakukan kemitraan dengan UMKM,” tambahnya.
Birokrasi dan Kepastian Hukum Perlu Diperkuat
Sementara itu, praktisi ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, menyoroti pentingnya penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, terutama bagi penanaman modal asing (PMA).
“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing.
Perkuat pelayanan perizinan birokrasi khususnya untuk PMA.
Birokrasi yang rumit sebabkan pengusaha berpikir dua kali untuk tanamkan modal.
Harus ada penjembatani antara pengusaha dan masyarakat,” tegas Fahmi.
Ia berharap prosedur pemerintah terkait ekspor, impor, dan investasi dari luar negeri dapat disederhanakan agar pelaku usaha tidak terbebani aturan yang berbelit-belit.
Fahmi juga menilai Kalbar membutuhkan langkah strategis untuk mengoptimalkan investasi, termasuk melalui hilirisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar rantai produksi, distribusi, dan pemasaran produk dari maupun ke Kalimantan Barat.
Realisasi Investasi Semester I 2026 Capai Rp10,6 Triliun
Pada semester I 2026, realisasi investasi Kalbar tercatat sebesar Rp10,6 triliun, sementara target investasi sepanjang 2026 berada di kisaran Rp21 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan investasi daerah. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi agar investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
