Karhutla Tekan Ekonomi Kalbar, Kerugian 2026 Disimulasikan Capai Rp41,57 Triliun
kalbartimes.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sepanjang 2026 berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor perdagangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga transportasi, pariwisata, distribusi barang, hingga produktivitas tenaga kerja.
Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (FEB UNTAN) sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalimantan Barat, Dr. Rosyadi, SE, M.Si., menilai dampak ekonomi karhutla perlu dihitung secara menyeluruh untuk mengetahui besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat dan dunia usaha.
Kajian CELIOS yang diberitakan pada September 2026 memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan Barat selama Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar Rp5,7 triliun.
Meski demikian, angka tersebut belum mencakup keseluruhan kerugian aktual dari seluruh pelaku ekonomi maupun dampak hingga akhir tahun. Penghitungan lebih komprehensif masih diperlukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai beban ekonomi akibat karhutla.
Simulasi Kerugian Ekonomi Capai Rp41,57 Triliun
Untuk menggambarkan besarnya potensi kerugian, Rosyadi membandingkan kondisi tahun ini dengan karhutla 2015.
Bank Dunia sebelumnya memperkirakan kerusakan dan kerugian akibat karhutla di Kalimantan Barat pada Juni hingga Oktober 2015 mencapai 1,176 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,1 triliun berdasarkan kurs saat itu.
Kajian tersebut mencakup sejumlah sektor, antara lain pertanian, kehutanan, lingkungan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan biaya pemadaman kebakaran.
Rosyadi kemudian menyampaikan simulasi dengan asumsi skala kejadian pada 2026 meningkat dua kali lipat dibandingkan 2015. Dengan menggunakan asumsi kerugian sebesar 2,342 miliar dolar AS dan kurs Rp17.750 per dolar AS, nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp41,57 triliun.
Angka tersebut bukan hasil penghitungan final kerugian karhutla 2026. Perbedaan periode kejadian, cakupan dampak, tingkat kerusakan, dan nilai mata uang membuat perbandingan dengan 2015 perlu dilakukan secara hati-hati.
“Ini sebuah angka, meskipun estimasi, tetapi mencengangkan besarannya. Oleh sebab itu, kejadian seperti ini seharusnya menjadi yang terakhir kali di Kalimantan Barat,” tegas Rosyadi.
UMKM Berisiko Kehilangan Pendapatan
Dampak ekonomi karhutla dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM yang mengandalkan aktivitas masyarakat di luar ruangan.
Pedagang kaki lima, warung makan, kedai, dan pelaku usaha rekreasi terbuka berpotensi mengalami penurunan pendapatan ketika kabut asap memburuk. Berkurangnya kunjungan pembeli dan terbatasnya aktivitas masyarakat dapat membuat waktu berjualan lebih pendek.
Pedagang pasar yang menjual bahan pangan mudah rusak juga menghadapi risiko kerugian apabila jumlah pembeli menurun. Barang yang tidak terjual dapat meningkatkan potensi kerusakan produk, sementara kebutuhan penyimpanan berpotensi menambah biaya usaha.
Sektor pariwisata turut menghadapi risiko akibat pembatalan perjalanan dan berkurangnya kegiatan wisata. Kondisi ini dapat berimbas pada penginapan, agen perjalanan, transportasi, serta penjualan oleh-oleh.
Sebagai pembanding, kajian Bank Dunia terhadap karhutla 2015 mencatat kerugian sektor perdagangan di Kalimantan Barat sebesar 120 juta dolar AS dan sektor pariwisata sebesar 54 juta dolar AS. Angka tersebut merupakan kerugian pada tingkat sektor secara keseluruhan, bukan khusus UMKM.
Rosyadi menilai pendataan hingga tingkat pelaku usaha diperlukan agar dampak karhutla terhadap omzet, biaya operasional, dan keberlangsungan usaha dapat dipetakan secara lebih akurat.
Ongkos Logistik Berpotensi Mendorong Harga Barang
Selain perdagangan, karhutla juga berpotensi menekan kegiatan ekonomi melalui gangguan transportasi dan distribusi barang.
Salah satu dampak yang dilaporkan adalah pembatalan 30 penerbangan di Bandara Supadio, terdiri atas 15 penerbangan keberangkatan dan 15 kedatangan. Pembatalan tersebut terjadi ketika jarak pandang dilaporkan hanya berkisar 300–500 meter selama kurang lebih 11 jam.
Gangguan penerbangan dapat menyebabkan penjadwalan ulang perjalanan, keterlambatan pengiriman barang, serta tambahan biaya operasional dan akomodasi. Komoditas yang mudah rusak juga berisiko mengalami penurunan mutu apabila distribusinya tertunda.
Menurut Rosyadi, hambatan transportasi tidak hanya berpotensi terjadi di udara, tetapi juga pada jalur pelayaran antarpulau dan antarkota, termasuk rute Pontianak–Ketapang.
“Ini bukan soal penerbangan saja, banyak juga pelayaran antarpulau yang terganggu. Seperti terganggunya pelayaran antarpulau dan antarkota di Kalimantan Barat, misalnya dari Pontianak ke Ketapang. Tentunya ini berimbas pada ongkos angkut dan memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen akhir atau inflasi,” jelasnya.
Jika biaya logistik meningkat dan berlangsung dalam waktu lama, pelaku usaha berpotensi meneruskan sebagian kenaikan biaya tersebut kepada konsumen. Akibatnya, harga barang dapat tertekan naik dan daya beli masyarakat berisiko melemah.
Beban Kesehatan Turut Memengaruhi Produktivitas
Kerugian ekonomi akibat karhutla juga mencakup biaya kesehatan dan hilangnya waktu produktif masyarakat.
Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebelumnya melaporkan kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sekitar 5–10 persen dalam sepekan menjelang akhir Agustus 2026. Meski ISPA dapat disebabkan berbagai faktor, kondisi kabut asap menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Rosyadi menjelaskan bahwa beban ekonomi akibat gangguan kesehatan tidak hanya berupa biaya pengobatan. Pendapatan yang hilang ketika seseorang tidak dapat bekerja, waktu anggota keluarga untuk mendampingi pasien, serta penurunan produktivitas pekerja juga perlu diperhitungkan.
Bank Dunia memperkirakan kerugian sektor kesehatan akibat karhutla di Kalimantan Barat pada 2015 mencapai 12 juta dolar AS.
Rosyadi menyampaikan simulasi kasar bahwa kerugian sektor kesehatan dapat mencapai 24 juta dolar AS atau sekitar Rp426 miliar apabila dampaknya diasumsikan dua kali lipat. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui data jumlah kasus, biaya pengobatan, hari kerja yang hilang, dan penurunan produktivitas.
Pencegahan Menjadi Investasi bagi Perekonomian Daerah
Rosyadi menegaskan, besarnya potensi kerugian akibat karhutla perlu menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
Menurutnya, pencegahan dan penegakan hukum, pemulihan lingkungan, serta koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu diperkuat agar dampak ekonomi serupa tidak terus berulang.
Penghitungan kerugian yang menyeluruh juga diperlukan sebagai dasar evaluasi kebijakan. Dengan memahami dampak terhadap usaha, logistik, kesehatan, dan produktivitas, pemerintah dapat menyusun langkah pencegahan serta penanganan yang lebih tepat sasaran.
Rosyadi mengingatkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman bagi keberlangsungan usaha, stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat.
“Oleh sebab itu, besarnya kerugian yang ditimbulkan karhutla ini harus menjadi momentum. Jadikan karhutla 2026 sebagai ‘KARHUTLA TERAKHIR’ di Kalimantan Barat!” tutup Rosyadi.
