KKP Siapkan 40 Ribu Lokasi Budidaya Ikan untuk Perkuat Pangan Nasional
kalbartimes.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pengembangan 40.000 lokasi budidaya tematik di berbagai desa di Indonesia sebagai bagian dari penguatan sistem pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, kegiatan budidaya ikan perlu ditempatkan sebagai bagian dari penyediaan pangan nasional. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian kebijakan terkait pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan perikanan.
Hal tersebut disampaikan Trenggono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Perkembangan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jakarta, Rabu.
"Ini saya kira perlu penetapan juga karena ini menjadi bagian dari pangan, menurut saya harusnya jangan ditreatment bahwa ini adalah bangunan, gitu, kira-kira begitu," kata Trenggono.
Ia menjelaskan, selain revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa seluas 14.000 hektare, KKP menyiapkan pengembangan 40.000 lokasi budidaya tematik yang tersebar di berbagai desa. Setiap lokasi membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi.
Untuk tahap pelaksanaan 2027, pemerintah merencanakan pengembangan sebanyak 12.000 lokasi. Dari target keseluruhan tersebut, KKP telah mengidentifikasi 6.537 lokasi sebagai dasar persiapan program.
Namun, sejumlah lokasi yang telah dipetakan masih bersinggungan dengan kawasan perlindungan lahan pertanian. Rinciannya, 84 lokasi berada di kawasan LP2B, 656 lokasi berada di lahan sawah dilindungi (LSD), dan 346 lokasi masuk kawasan lahan baku sawah (LBS).
Persoalan serupa juga ditemukan dalam rencana revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa. KKP mencatat sekitar 1,94 hektare dari kawasan tersebut bersinggungan dengan LP2B sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan pemanfaatan lahan.
Menurut Trenggono, pengembangan budidaya perikanan merupakan bagian dari upaya menyediakan sumber protein untuk melengkapi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut perlu mendapatkan pengaturan yang sesuai dengan perannya dalam sistem pangan nasional.
Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan arahan terkait persoalan status lahan agar rencana pengembangan kawasan budidaya ikan dan revitalisasi tambak dapat dilaksanakan sesuai target.
"Jadi kalau ini sudah bisa menjadi bagian dari pangan, ya menurut saya harusnya tidak masalah dengan soal lokasi itu," kata Trenggono.
Melalui program tersebut, KKP berharap produksi perikanan budidaya dapat semakin berkembang dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan berbasis protein di berbagai wilayah Indonesia.
