KUR Bank Kalbar Diusulkan Tembus Rp1 Triliun pada 2027, Likuiditas Jadi Perhatian
kalbartimes.com – Bank Kalbar mengajukan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp1 triliun untuk 2027 guna memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri UMKM dan Koperasi Maman Abdurrahman mengingatkan agar rencana peningkatan pembiayaan tersebut diimbangi kesiapan likuiditas bank.
Maman menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Hotel Mercure, Pontianak, Senin (19/10/2026).
“Catatannya, aspek likuiditas harus siap menerima pertumbuhan plafon KUR ini,” kata Maman.
Ia menjelaskan, alokasi KUR Bank Kalbar pada 2025 berada di kisaran Rp700 miliar. Pada 2026, bank tersebut memperoleh tambahan alokasi sekitar Rp800 miliar. Sementara untuk 2027, pengajuan kembali disampaikan dengan nilai sekitar Rp1 triliun.
Menurut Maman, Bank Kalbar memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha masyarakat di daerah. Pemerintah pusat, kata dia, akan berupaya memberikan dukungan agar bank pembangunan daerah tersebut dapat memperoleh fasilitas untuk memperkuat penyaluran KUR.
“Kami akan coba dukung,” ujarnya.
Namun, peningkatan plafon pembiayaan harus disertai kemampuan bank menyediakan dana yang memadai. Kesiapan likuiditas dinilai penting agar penyaluran kredit dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Pemerintah Dorong Pembiayaan UMKM Nasional
Maman mengatakan, pemerintah juga mendorong peningkatan alokasi pembiayaan UMKM secara nasional. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
Ia menyebut alokasi pembiayaan yang sebelumnya sekitar Rp1.500 triliun didorong meningkat menjadi Rp2.000 triliun pada 2027, atau bertambah sekitar Rp500 triliun.
Peningkatan tersebut diharapkan memperbesar peluang pelaku UMKM memperoleh modal. Meski demikian, realisasinya tetap bergantung pada kapasitas lembaga penyalur dalam mengelola pembiayaan dan menjaga kesehatan keuangan.
KUM Peduli Bantu Pengusaha Mikro Hindari Rentenir
Selain KUR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan program KUM Peduli untuk membantu pengusaha mikro mendapatkan pembiayaan dengan biaya lebih terjangkau.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, keterbatasan akses terhadap modal masih menjadi persoalan bagi sebagian pelaku usaha mikro. Situasi tersebut dapat mendorong mereka bergantung pada pinjaman dari rentenir.
Program KUM Peduli dijalankan Bank Kalbar melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dengan dukungan Pemprov Kalbar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan pelaku jasa keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kerja sama tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman antara Pemprov Kalbar, Bank Kalbar, dan Jamkrida Kalbar mengenai subsidi bunga KUM Peduli dengan pola tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk jangka waktu tiga tahun.
Dalam skema tersebut, Pemprov Kalbar menanggung 50 persen bunga kredit serta 50 persen biaya penjaminan atau Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Bank Kalbar bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan dan menilai kelayakan usaha, sedangkan Jamkrida Kalbar menyediakan penjaminan kredit.
“Seluruh kerja sama ini dilandasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, agar beban pengusaha mikro berkurang secara nyata,” ujar Krisantus.
Ia meminta seluruh pihak memastikan pembiayaan disalurkan secara tepat sasaran, cepat, dan akuntabel. Penilaian kelayakan usaha serta kemampuan penerima mengembalikan pinjaman tetap harus menjadi pertimbangan.
Pariwisata Singkawang Jadi Peluang UMKM
Penguatan akses modal juga diarahkan untuk mendukung usaha yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Maman menilai Singkawang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Pengembangan kawasan wisata diharapkan menciptakan peluang usaha bagi UMKM, termasuk melalui produk lokal, jasa, dan kegiatan ekonomi kreatif di sekitar destinasi.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga memperkenalkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah Kawasan Wisata Terpadu Kota Singkawang yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama.
Krisantus mengajak pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha memperkuat kolaborasi agar ekonomi Kalimantan Barat tumbuh lebih tangguh dan inklusif. Ia juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pembiayaan secara optimal untuk mengembangkan usaha dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian daerah.
