Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran Karhutla, Aksi di Taman Digulis Berakhir Ricuh
kalbartimes.com – Aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut transparansi penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp60 miliar di Kalimantan Barat berakhir ricuh di kawasan Taman Digulis, Kota Pontianak, Rabu (21/10/2026) malam.
Kericuhan terjadi setelah aparat kepolisian berupaya membubarkan massa menggunakan mobil water cannon. Mahasiswa dilaporkan membalas dengan petasan dan lemparan batu. Dalam situasi tersebut, sejumlah wartawan yang sedang meliput juga mengaku mengalami intimidasi dan penyiraman air dari kendaraan taktis kepolisian.
Berdasarkan laporan Redaksi Satu, peristiwa berlangsung di sekitar Bundaran Bambu Runcing dan pos polisi Taman Digulis, sekitar pukul 18.40–18.47 WIB. Sejumlah jurnalis disebut telah menunjukkan kartu identitas pers ketika menjalankan tugas peliputan.
Wartawan dalam laporan tersebut mengaku diminta menghapus dokumentasi foto dan video. Ada pula yang disebut mengalami dorongan fisik serta tindakan intimidatif dari oknum anggota kepolisian. Salah satu anggota yang disebut dalam laporan berinisial Tr, yang diduga menjabat sebagai Kanit Resmob.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa semprotan air dari mobil water cannon diarahkan ke kelompok wartawan. Setelah kejadian tersebut, muncul titik api di salah satu sudut pos polisi. Kendaraan yang sama kemudian diarahkan ke lokasi api hingga api padam.
Kronologi dan dugaan tindakan terhadap jurnalis tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak kepolisian.
Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran
Sebelum kericuhan, mahasiswa bergerak dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura menuju Bundaran Bambu Runcing, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran penanganan bencana karhutla sebesar Rp60 miliar. Selain itu, massa mengangkat isu dugaan korupsi dan persoalan pendidikan.
Perwakilan DEMA IAIN Pontianak, Fiki, mengatakan mahasiswa menginginkan keterbukaan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran tersebut.
“Kami minta Pemprov Kalbar mengklarifikasi penggunaan anggaran penanganan bencana karhutla,” ujarnya, sebagaimana dikutip Redaksi Satu.
Mahasiswa juga meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan pemukulan terhadap sejumlah peserta demonstrasi oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam aksi sebelumnya. Menurut Fiki, laporan terkait dugaan pemukulan itu telah disampaikan ke Polda Kalbar.
Ia menegaskan mahasiswa akan mengawal proses hukum atas kasus tersebut hingga tuntas.
Polisi Minta Massa Membubarkan Diri
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto sebelumnya mengimbau mahasiswa membubarkan diri karena waktu aksi disebut telah melewati batas yang ditentukan.
“Saya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa agar kembali ke rumah masing-masing dan segera membubarkan diri,” kata Endang.
Setelah sekitar satu jam menyampaikan aspirasi, mahasiswa dilaporkan membubarkan diri dari area kantor gubernur. Namun, massa kemudian memblokade Bundaran Tugu Digulis karena kecewa Gubernur Kalbar Ria Norsan tidak menemui mereka.
Situasi kembali terkendali setelah Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar tiba di lokasi sekitar pukul 19.08 WIB.
Peristiwa ini menyisakan sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan, terutama mengenai penanganan demonstrasi, dugaan kekerasan terhadap mahasiswa, serta perlindungan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
