Pemerintah Siapkan Aturan Kepatuhan Pajak Jadi Syarat Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan Polri
kalbartimes.com – Pemerintah menyiapkan kebijakan yang mengaitkan kepatuhan perpajakan dengan pengembangan karier aparatur negara. Melalui skema ini, status pemenuhan kewajiban pajak direncanakan menjadi salah satu pertimbangan dalam kenaikan pangkat, promosi jabatan, hingga kesempatan mengikuti pendidikan kedinasan.
Kebijakan tersebut menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menjelaskan rencana tersebut akan diterapkan melalui pemanfaatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), yakni mekanisme untuk memeriksa status pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang.
Bimo menyampaikan hal itu dalam kegiatan Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Bimo, aparatur negara yang belum melaporkan maupun memenuhi kewajiban perpajakannya berpotensi menghadapi kendala dalam proses kenaikan pangkat atau golongan.
Selain KSWP, pemerintah juga menyiapkan penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai salah satu persyaratan administratif untuk promosi jabatan dan kenaikan eselon.
Dengan mekanisme tersebut, status kepatuhan pajak akan diperiksa sebagai bagian dari proses administrasi pengembangan karier aparatur negara.
Disiapkan Melalui Kesepakatan Antarkementerian
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, mengatakan penerapan KSWP bagi ASN, TNI, dan Polri masih dipersiapkan melalui kesepakatan bersama sejumlah kementerian.
Pendekatan yang digunakan adalah behavioral nudging, yaitu upaya mendorong perubahan perilaku melalui mekanisme administratif.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap kepatuhan perpajakan meningkat karena status wajib pajak turut menjadi pertimbangan dalam urusan karier dan pendidikan kedinasan.
Direktorat Jenderal Pajak juga berencana memperkuat pemahaman perpajakan melalui program pendidikan dan pengembangan kompetensi di lingkungan instansi pemerintah, TNI, dan Polri.
Bukan Pungutan Pajak Baru
Rencana tersebut tidak menciptakan kewajiban pajak baru bagi aparatur negara. ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri selama ini telah memiliki kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi.
Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi aparatur negara sebelumnya telah diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015.
Pemerintah kemudian menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 yang mendorong ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri melakukan pendaftaran serta aktivasi akun Coretax DJP.
Dengan demikian, rencana terbaru ini lebih diarahkan pada penguatan pengawasan kepatuhan pajak melalui keterkaitan dengan administrasi karier dan pendidikan kedinasan.
Meski demikian, mekanisme teknis, jadwal peluncuran, serta ketentuan pelaksanaannya masih menunggu kesepakatan dan pengumuman resmi dari kementerian terkait.
