Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Pemerintah Terima 600 Ribu Aduan Penipuan Digital, Kerugian Rp9,3 Triliun

✍️ Eka Wulandari 🕒 17 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Foto: istimewa

kalbartimes.com – Pemerintah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat literasi keamanan siber sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan layanan digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, peningkatan kasus penipuan digital menjadi tantangan di tengah semakin luasnya konektivitas dan penggunaan platform digital oleh masyarakat.

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Nezar menyebut jumlah pengaduan yang diterima pemerintah menunjukkan bahwa kejahatan siber masih menjadi persoalan serius.

"Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” kata Nezar.

Menurutnya, penanganan penipuan digital tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur teknologi yang kuat. Pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai modus kejahatan siber dan cara menggunakan layanan digital secara aman.

Nezar menekankan pentingnya kesadaran pengguna, terutama ketika melakukan transaksi melalui platform digital.

"Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman," ujarnya.

Selain mendorong literasi keamanan digital, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Aturan tersebut mewajibkan penggunaan identitas biometrik dalam proses registrasi kartu SIM. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan sekaligus menekan potensi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan.

"Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka," kata Nezar.

Ia menjelaskan, verifikasi biometrik diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi pengguna secara lebih akurat sehingga upaya pencegahan kejahatan digital dapat dilakukan lebih efektif.

"Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk," ujarnya.

Pemerintah berharap penguatan regulasi dan peningkatan literasi keamanan siber dapat berjalan beriringan untuk menekan penipuan digital serta melindungi masyarakat saat memanfaatkan layanan telekomunikasi dan transaksi daring.

EW
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update