Pemprov Kalbar Perkuat Pengawasan Belanja Daerah 2026
kalbartimes.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah melalui Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (5/10/2026), tersebut dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Kalbar, Hendra.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan belanja daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pemeriksaan diharapkan dapat memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hendra meminta seluruh perangkat daerah mencermati setiap catatan yang muncul selama proses pemeriksaan. Menurutnya, temuan pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemprov Kalbar.
“Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” ujar Hendra.
Setiap Temuan Diminta Segera Ditindaklanjuti
Pemprov Kalbar menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pemeriksaan.
Hendra mengatakan tindak lanjut harus dilakukan secara tepat dan terukur agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan belanja daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia juga mendorong perangkat daerah memperkuat pengawasan internal. Koordinasi antara masing-masing perangkat daerah dengan pihak pemeriksa dinilai penting untuk memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara optimal.
Komitmen tersebut mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Dengan adanya pemeriksaan dan tindak lanjut yang konsisten, Pemprov Kalbar berharap kualitas tata kelola belanja daerah terus meningkat dan pengelolaan anggaran semakin transparan serta akuntabel.
