Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla, BNPB Bahas Mekanisme Pengerahan
kalbartimes.com – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini membahas mekanisme teknis penerimaan bantuan tersebut, termasuk bentuk dukungan dan kebutuhan operasional di lapangan.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, persetujuan Presiden menjadi perkembangan terbaru dalam tindak lanjut tawaran bantuan asing di tengah meluasnya dampak karhutla dan kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia.
“Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha seusai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Meski persetujuan telah diberikan, pemerintah belum merinci negara yang akan mengirim bantuan, jadwal pengerahan personel, maupun peralatan yang akan digunakan. Tahapan tersebut masih menunggu pembahasan teknis oleh BNPB.
Sebelumnya, pada 12 Oktober, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa tawaran bantuan Malaysia dan Singapura belum dibahas dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo.
Malaysia Tawarkan Pesawat dan Helikopter
Malaysia telah menyampaikan kesiapan membantu Indonesia sejak awal September 2026. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Arthur Joseph Kurup, pada 9 September menyatakan negaranya siap mendukung operasi pemadaman melalui udara dan pembenihan awan sesuai kebutuhan di lapangan serta persetujuan pemerintah Indonesia.
Tawaran tersebut kembali dibahas dalam kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ke Indonesia pada 17 September. Zahid menyampaikan kesiapan bantuan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum membahasnya langsung dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, sehari kemudian.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia dan menyatakan bantuan akan dikirim dalam waktu dekat. Malaysia menawarkan satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 52 personel untuk mendukung penanganan kebakaran.
Namun, pelaksanaan bantuan belum segera terealisasi. Pada 30 September, juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil menyatakan nota diplomatik terkait tawaran tersebut belum mendapat tanggapan dari Indonesia. Ahmad Zahid juga mengatakan pada 11 Oktober bahwa Malaysia masih menunggu jawaban resmi.
Perbedaan pernyataan mengenai tindak lanjut tawaran tersebut kemudian menjadi perhatian publik, terutama karena kebakaran dan kabut asap masih berdampak pada sejumlah wilayah.
Singapura Juga Tawarkan Dukungan
Selain Malaysia, Singapura turut menyatakan kesediaan membantu Indonesia. Pada 10 Oktober, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, untuk menawarkan dukungan di tengah memburuknya kondisi kabut asap.
Singapura belum merinci bentuk bantuan pemadaman yang ditawarkan. Pemerintah negara tersebut menyatakan siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan, sembari menyiapkan langkah perlindungan kesehatan bagi warganya apabila kualitas udara semakin memburuk.
Pada 9 Oktober, Badan Lingkungan Nasional Singapura memperingatkan potensi peningkatan indeks pencemaran udara akibat asap dari Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Pemerintah Singapura juga menyiapkan distribusi masker N95 dan tempat perlindungan berpendingin udara bagi kelompok rentan jika kondisi memburuk.
Penanganan Karhutla Tetap Mengandalkan Kekuatan Nasional
Di Indonesia, karhutla yang berlangsung selama berminggu-minggu telah menimbulkan gangguan aktivitas masyarakat dan meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan. Di Kalimantan Barat, kabut asap juga berdampak pada jarak pandang, sementara kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
Kondisi kering berkepanjangan turut menyulitkan pemadaman. Lahan gambut yang terbakar memerlukan penanganan dan pembasahan memadai agar api tidak kembali muncul setelah kebakaran di permukaan terlihat padam.
Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan bantuan asing tidak menggantikan upaya penanganan yang dilakukan di dalam negeri. Hingga 13 Oktober, sebanyak 60.177 personel gabungan dari berbagai instansi dan unsur relawan telah dikerahkan untuk menangani karhutla.
Operasi pemadaman juga melibatkan helikopter dan pesawat untuk water bombing atau pengeboman air serta modifikasi cuaca. Namun, asap tebal di sejumlah lokasi menjadi salah satu kendala dalam operasi udara sehingga pemadaman melalui jalur darat tetap diperlukan.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat sebelumnya menyatakan bahwa bentuk bantuan asing akan dinilai berdasarkan kebutuhan dan efektivitasnya di lapangan. Pemerintah juga menargetkan kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu kurang dari sebulan, meski keterbatasan air dan sulitnya menjangkau titik api masih menjadi tantangan.
Arrmanatha menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla karena dampaknya meluas hingga kawasan sekitar Indonesia.
“Langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia selama ini sangat kuat ya. Ini menunjukkan komitmen kita untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata Arrmanatha.
Dengan adanya persetujuan Presiden, tindak lanjut pembahasan BNPB menjadi tahapan penting untuk menentukan bentuk bantuan yang akan diterima, kebutuhan operasional, lokasi penugasan, serta waktu pengerahan personel dan peralatan dari negara tetangga.
