Realisasi Investasi Kalbar Tembus Rp10,6 Triliun, Pelaku Usaha Didorong Perkuat Sinergi dan Gandeng UMKM Lokal
PONTIANAK — Arus modal yang mengalir ke Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif dengan pencapaian realisasi investasi yang berhasil menembus angka Rp10,6 triliun. Lonjakan nilai investasi ini menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memicu dorongan kuat dari pihak pemerintah provinsi agar para penanam modal tidak sekadar memburu profit, melainkan turut memperkuat jejaring sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen lokal.
Guna memastikan pertumbuhan modal tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, para pengusaha dan investor berskala besar diminta untuk memperluas kemitraan strategis, khususnya dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi terarah Focus Group Discussion (FGD) bertema Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar yang diinisiasi oleh Sekber Satu Kata. Dalam forum tersebut, disoroti pentingnya menjaga momentum iklim investasi agar tidak berdiri sendiri terpisah dari roda ekonomi kerakyatan.
Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Provinsi Kalbar, Teresia Widi Adis, menegaskan bahwa melesatnya angka penanaman modal harus diimbangi dengan komitmen nyata dari dunia usaha terhadap peningkatan taraf hidup warga sekitar.
“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen ini, pemerintah meminta komitmen pengusaha untuk memberikan dampak kepada masyarakat, terutama terhadap kesejahteraan,” kata Teresia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar yang digelar Sekber Satu Kata.
Teresia mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat masih menyimpan potensi ekonomi yang melimpah dan senantiasa terbuka lebar bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, integrasi dengan pelaku usaha lokal merupakan syarat mutlak agar investasi bersifat inklusif.
“Kalbar masih sangat terbuka untuk investasi. Pengusaha harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Teresia mengingatkan bahwa payung hukum terkait kewajiban sinergi antara entitas bisnis berskala besar dan UMKM sejatinya telah diatur secara formal oleh pemerintah. Hal ini ditujukan agar rantai pasok industri tidak dikuasai secara monopoli, melainkan turut memutar roda bisnis pengusaha lokal.
“Kalbar masih sangat terbuka untuk investasi. Pengusaha harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan. Bahkan, pemerintah saat ini sudah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar melakukan kemitraan dengan UMKM,” tambahnya.
Konteks Historis & Hambatan Birokrasi
Pencapaian investasi sebesar Rp10,6 triliun ini melanjutkan tren pertumbuhan impresif yang sempat dicatatkan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2025 lalu, kinerja penanaman modal di Kalimantan Barat mencatatkan angka spektakuler dengan total nilai mencapai Rp51,36 triliun. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni sebesar Rp30,39 triliun.
Meskipun laju investasi terus menunjukkan tren melambung tinggi, sejumlah tantangan di lapangan masih menjadi catatan kritis yang harus segera dibenahi. Salah satu poin yang banyak mendapat sorotan dari para pelaku usaha dan pengamat ekonomi adalah prosedur birokrasi, terutama yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), perizinan ekspor-impor, serta skema regulasi perizinan terpadu.
Sektor usaha menilai bahwa alur birokrasi yang berbelit-belit berpotensi menghambat akselerasi masuknya modal segar dan efisiensi rantai pasok industri di daerah. Oleh karena itu, penyederhanaan tata kelola administrasi pemerintahan menjadi syarat krusial dalam mempertahankan daya tarik Kalimantan Barat di mata penanam modal global maupun nasional.
Latar Belakang Lengkap & Langkah Strategis
Selain pembenahan sisi administrasi dan kemitraan UMKM, optimalisasi potensi sumber daya alam melalui program hilirisasi industri dinilai sebagai kunci utama percepatan ekonomi Kalimantan Barat. Dengan mendorong industri pengolahan di dalam negeri, bahan mentah yang dihasilkan dari bumi Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi sebelum didistribusikan ke pasar nasional maupun mancanegara.
Langkah hilirisasi tersebut diyakini tidak hanya menaikkan nilai tawar komoditas daerah, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja lokal dan membuka peluang usaha baru bagi kawasan di sekitar area industri.
“Pemerintah Kalbar perlu menyiapkan langkah strategis dalam investasi untuk mendorong kemajuan perekonomian. Hilirisasi harus dilakukan secara optimal sehingga alur produksi, distribusi, dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat pada akhirnya membutuhkan ekosistem yang seimbang. Di satu sisi, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memangkas hambatan birokrasi guna menghadirkan iklim bisnis yang kondusif, transparan, dan efisien. Di sisi lain, para pemilik modal diharapkan menuntaskan tanggung jawab sosial dan ekonominya melalui penguatan jejaring mitra bersama UMKM lokal.
Melalui kolaborasi erat antara sektor publik, pengusaha besar, dan UMKM, Kalimantan Barat optimistis dapat mentransformasi capaian angka investasi bernilai puluhan triliun rupiah tersebut menjadi pendorong utama pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
