WALHI Desak Peringatan Dini Saat ISPU Berbahaya di Tengah Karhutla Kalbar

KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat menyoroti akses informasi kualitas udara di tengah karhutla yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. WALHI mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai kategori berbahaya.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan masyarakat perlu mendapatkan peringatan ketika kualitas udara berada pada kondisi yang berbahaya.

“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua pada Selasa (15/9/2026).

165.727 Kasus ISPA

WALHI Kalimantan Barat mencatat 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.

Kasus tertinggi tercatat di Ketapang, kemudian Kubu Raya dan Mempawah. WALHI menyebut wilayah tersebut juga terdampak karhutla dan mengalami penurunan kualitas udara.

“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.

Data Belum Mencakup Semua Warga

WALHI menegaskan angka 165.727 kasus hanya mencakup masyarakat yang tercatat di layanan kesehatan.

“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.

Selain itu, data ISPA belum mengelompokkan pasien berdasarkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Puskesmas Siaga 24 Jam

WALHI juga menyoroti pelayanan kesehatan. Pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan.

Namun, pemantauan WALHI masih menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.

“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.

WALHI menegaskan penanganan karhutla juga perlu memastikan layanan kesehatan, pendataan dampak, serta sistem informasi kualitas udara berjalan.