Ancaman Siber Perbankan Meningkat, Pengamat Usulkan Satgas Keamanan Digital Kalbar

kalbartimes.com – Perlindungan dana dan data nasabah menjadi perhatian di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber terhadap sektor keuangan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura (Untan), Firdaus, mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Siber dan Teknologi Informasi (IT) yang melibatkan kepolisian serta industri perbankan di Kalimantan Barat.

Usulan tersebut disampaikan setelah data pemantauan FortiGuard Labs pada 7 November 2026 mencatat sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber di Indonesia dalam kurun 24 jam. Dari jumlah itu, sekitar 214.000 aktivitas terdeteksi menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi.

Sementara itu, sektor pemerintahan mencatat sekitar 79.000 aktivitas ancaman dalam periode pemantauan yang sama.

Firdaus menilai perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian industri perbankan dan pemangku kepentingan di Kalimantan Barat. Menurutnya, semakin luas penggunaan layanan keuangan digital perlu diimbangi dengan sistem perlindungan yang mampu mengantisipasi berbagai modus kejahatan siber.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka pemantauan tersebut tidak dapat diartikan sebagai jumlah sistem perbankan yang berhasil diretas. Aktivitas yang terdeteksi juga mencakup pemindaian otomatis dan percobaan serangan yang dapat dikenali serta diblokir oleh sistem keamanan.

“Keamanan perbankan bukan semata-mata urusan teknologi informasi. Di dalamnya terdapat kepentingan perlindungan masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui kerja sama kepolisian dan seluruh industri perbankan,” ujarnya.

Menurut Firdaus, ancaman terhadap layanan keuangan digital dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pencurian identitas, manipulasi transaksi, penipuan elektronik, hingga pengambilalihan akun perbankan. Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Karena itu, ia mendorong Kapolda Kalbar menginisiasi pertemuan bersama pimpinan bank pemerintah dan swasta, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta instansi terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui pembentukan satgas, koordinasi antarlembaga diharapkan lebih terarah, terutama dalam pertukaran informasi mengenai pola kejahatan digital, deteksi dini, dan penanganan laporan transaksi mencurigakan.

Dalam usulan tersebut, kepolisian dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dan penyelidikan tindak pidana. Sementara itu, perbankan bertanggung jawab terhadap keamanan sistem dan perlindungan transaksi nasabah. BI dan OJK menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sedangkan BSSN dapat memberikan dukungan penguatan keamanan siber.

“Satgas ini jangan hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan administratif atau seremonial. Harus ada sistem kerja, pembagian tanggung jawab, saluran komunikasi, dan mekanisme respons cepat ketika terjadi insiden keamanan digital,” tegasnya.

Selain penguatan sistem keamanan perbankan, Firdaus menilai perlindungan nasabah perlu menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Edukasi mengenai modus penipuan digital harus dilakukan secara berkala agar masyarakat lebih memahami risiko penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.

Sejumlah modus yang perlu diwaspadai antara lain pesan singkat mencurigakan, tautan palsu, aplikasi tidak resmi, pencurian kode OTP, dan rekayasa sosial. Masyarakat juga perlu mengetahui cara melaporkan penipuan, mengamankan rekening, serta menghubungi pihak bank melalui saluran resmi.

Ia turut menyoroti posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karakteristik wilayah tersebut, menurutnya, membuat perlindungan transaksi lintas batas, komunikasi, dan aktivitas ekonomi digital perlu mendapat perhatian dalam penyusunan langkah pengamanan.

Namun, Firdaus menegaskan bahwa data ancaman siber yang menjadi dasar usulannya merupakan gambaran aktivitas pada tingkat nasional. Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut secara khusus menyasar sistem perbankan di Kalimantan Barat.

Ia mengusulkan sejumlah agenda yang dapat dijalankan apabila satgas terbentuk, seperti pemetaan risiko keamanan digital, pertukaran informasi ancaman, simulasi penanganan insiden, edukasi masyarakat, serta evaluasi sistem keamanan layanan keuangan.

“Jangan menunggu sampai terjadi pembobolan rekening, pencurian data, atau gangguan layanan perbankan baru kita membangun koordinasi. Pencegahan harus menjadi prioritas. Keamanan digital merupakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan institusi perbankan,” ujarnya.

Firdaus berharap penguatan koordinasi keamanan siber dapat mendukung perkembangan layanan keuangan digital di Kalimantan Barat. Dengan perlindungan yang memadai, dana dan data nasabah diharapkan tetap terjaga serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dapat dipertahankan.