Desakan Tegas WALHI Kalbar untuk Delegasi Indonesia di COP31: Suarakan Keadilan Iklim dan Hentikan Eksploitasi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara tegas mendesak delegasi Republik Indonesia yang hadir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) agar mengedepankan substansi keadilan iklim sejati serta menghentikan berbagai bentuk eksploitasi lingkungan berkedok solusi palsu. Desakan ini disuarakan menyusul krisis ekologis parah yang terus mendera wilayah regional seperti Kalimantan Barat, di mana bencana tahunan berupa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir bandang semakin menghimpit keselamatan warga.
Aksi desakan tersebut sebelumnya digaungkan secara simbolis melalui aksi damai yang digelar oleh WALHI Kalbar bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Dalam momentum jelang perhelatan iklim global tersebut, massa aksi membawa pesan nasional bertajuk Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now atau mendahulukan kehidupan daripada keuntungan serta mengakui hak masyarakat sekarang. Pesan moral tersebut semakin diperkuat dengan seruan lokal yang mendesak penghentian eksploitasi serta perlindungan mutlak terhadap ruang hidup rakyat di tingkat tapak.
Menanggapi situasi darurat ini, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalbar, Sri Hartini, menyampaikan kritik tajam terhadap narasi kebijakan pemerintah di forum internasional. Beliau menegaskan bahwa berbagai bencana ekologis yang berulang tidak boleh terus-menerus disederhanakan sebagai fenomena alam murni, melainkan konsekuensi dari buruknya tata kelola dan dominasi industri ekstraktif.
Dalam keterangannya, Sri Hartini menyatakan:
"COP31 jangan jadi sekadar panggung dagang karbon yang justru membuka jalan perampasan ruang hidup. Yang dibutuhkan adalah pengakuan hukum atas hutan adat dan pendanaan iklim yang langsung sampai ke masyarakat."
Pernyataan tersebut menyoroti kekhawatiran mendalam masyarakat sipil bahwa forum negosiasi internasional kerap dimanfaatkan oleh korporasi besar untuk melegitimasi skema greenwashing melalui perdagangan karbon. Alih-alih menyelesaikan akar masalah, instrumen pasar karbon dinilai rentan memperparah marginalisasi masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan secara turun-temurun.
Lebih lanjut, WALHI Kalbar merumuskan empat poin tuntutan utama yang harus dibawa dan diperjuangkan oleh delegasi Indonesia di forum COP31. Pertama, pemerintah didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi korporasi skala besar yang beroperasi di kawasan hutan dan lahan gambut. Kedua, penegakan hukum yang transparan dan tanpa kompromi terhadap korporasi pelaku perusakan lingkungan serta pembakar hutan harus ditegakkan secara serius tanpa pandang bulu. Ketiga, negara wajib memberikan pengakuan serta perlindungan hukum yang berkepastian terhadap wilayah kelola rakyat dan hutan adat. Keempat, pendanaan iklim global harus disalurkan secara langsung kepada komunitas lokal yang menjaga alam, bukan dialokasikan untuk membiayai korporasi hijau palsu.
Krisis iklim yang dirasakan di Kalimantan Barat sendiri telah memberikan dampak multidimensional yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan data ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi daerah sempat mengalami tekanan berat akibat kontraksi di sektor kehutanan dan dampak langsung dari bencana asap yang melumpuhkan berbagai aktivitas warga. Ribuan kepala keluarga di berbagai kabupaten/kota kerap kali harus berjuang menghadapi krisis air bersih, ancaman kesehatan akibat infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), serta terganggunya sektor pendidikan dan perdagangan lokal setiap kali musim kemarau dan karhutla tiba.
Oleh karena itu, kehadiran delegasi Indonesia di ajang COP31 diharapkan tidak terjebak dalam retorika diplomasi kosong yang elitis. WALHI Kalbar mengingatkan bahwa kredibilitas kebijakan iklim Indonesia di mata dunia internasional hanya bisa diukur dari sejauh mana komitmen pemerintah di tingkat tapak dalam melindungi keselamatan rakyatnya dari cengkeraman ekspansi industri ekstraktif yang merusak. Tanpa adanya keberanian politik untuk membalikkan arah kebijakan yang pro-lingkungan dan pro-rakyat, berbagai forum internasional seperti COP31 dikhawatirkan hanya akan menjadi seremonial tahunan tanpa arti bagi masyarakat yang terus menanggung beban kerusakan iklim secara langsung.
