Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Ekonomi
Ekonomi

KDMP Diusulkan Jadi Subpenyalur BBM Subsidi di Pedalaman Kalbar

✍️ Eka Wulandari 🕒 18 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Tim gabungan saat melakukan pengawasan terhadap pedagang eceran Pertalite di Putussibau.
Tim gabungan saat melakukan pengawasan terhadap pedagang eceran Pertalite di Putussibau. Foto: istimewa

kalbartimes.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diusulkan menjadi subpenyalur resmi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Skema tersebut dinilai berpotensi memperpendek rantai distribusi sekaligus memudahkan masyarakat desa mendapatkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau.

Pelaku usaha, Budi Kopma, mengatakan persoalan distribusi BBM di pedalaman tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jarak yang jauh, kondisi infrastruktur, dan panjangnya rantai penyaluran turut memengaruhi harga jual di tingkat pengecer.

Ia mencontohkan, harga solar eceran di Melawi mencapai Rp23.000 per liter. Di Kapuas Hulu, harganya berkisar Rp20.000 hingga Rp27.000 per liter. Sementara di Bengkayang dan wilayah pesisir berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

Di Kubu Raya, harga solar eceran dilaporkan mencapai Rp19.000 per liter setelah subpenyalur berhenti beroperasi. Adapun di Sintang, harga di kios pengecer berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter.

Kondisi tersebut berbeda jauh dengan harga resmi Biosolar bersubsidi di SPBU yang disebut sebesar Rp6.800 per liter. Selisih harga ini dinilai membebani masyarakat, terutama pekerja, pedagang, sopir, dan pelaku usaha kecil di wilayah yang jauh dari fasilitas pengisian BBM.

Menurut Budi, tingginya harga eceran dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan stok atau kuota SPBU, jarak angkut, kondisi jalan, hingga penjualan kembali BBM subsidi oleh pengecer dan pengepul.

“Penyaluran BBM subsidi melalui Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu solusi yang sedang didorong pemerintah. Dengan begitu, solar subsidi tidak lagi dikuasai pengecer yang menjual Rp18.000–Rp23.000 per liter di pedalaman,” ujarnya.

KDMP Dinilai Bisa Perpendek Rantai Distribusi

Melalui usulan tersebut, KDMP dapat dikembangkan sebagai agen atau subpenyalur resmi Pertamina di tingkat desa. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kota atau bergantung pada pengecer dengan harga lebih tinggi.

Budi menilai penyaluran melalui koperasi juga dapat disertai sistem pengawasan menggunakan kuota, kode QR, surat rekomendasi, serta pencatatan transaksi. Mekanisme tersebut diharapkan membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran.

Selain memperluas akses BBM, skema ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi koperasi melalui margin atau biaya jasa penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Budi menyebut, di Kalimantan Barat baru sekitar 310 KDMP yang terbentuk dari total 2.145 desa dan kelurahan. Selain itu, sejumlah gerai koperasi belum beroperasi secara optimal.

Kendala lain yang perlu diperhatikan meliputi kepastian pasokan, modal kerja, kesiapan sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan.

“Ini bisa menjadi solusi berjangka. Namun, perlu pertimbangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga desa. Jadi, butuh penguatan institusi, sistem, dan pengawasan,” jelasnya.

Distribusi BBM di Singkawang Terpantau Normal

Sementara itu, distribusi BBM ke sejumlah SPBU di Kota Singkawang dilaporkan berjalan normal. Beberapa SPBU di jalur utama, seperti Pasiran, Setapuk, Ratu Sepudak, Sedau, dan GM Situt, beroperasi selama 24 jam.

Meski demikian, kondisi antrean kendaraan berbeda di setiap lokasi. Sejumlah SPBU terpantau relatif lengang, sedangkan di lokasi lain kendaraan roda empat mengantre hingga sisi jalan.

Beberapa SPBU juga melayani pembelian menggunakan jeriken. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar penyaluran BBM bersubsidi tetap diawasi dan tidak disalahgunakan.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Singkawang mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan elpiji di dua lokasi berbeda. Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP I Putu Arya Wiranata menyampaikan pengungkapan dilakukan di Jalan Ratu Sepudak, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, serta Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.

Dalam salah satu pengungkapan kasus BBM bersubsidi, polisi mengamankan 25 jeriken yang diduga berisi Pertalite.

Warga Singkawang, Ikhsan, berharap pemerintah dan Pertamina memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU tetap tersedia dan merata. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu kelangkaan maupun melakukan pembelian berlebihan.

“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, harus mengantre terlalu lama, bahkan mengalami kekhawatiran akan kelangkaan karena banyak beredar isu-isu terkait kelangkaan BBM, terutama Pertalite,” katanya.

Ia turut meminta pengawasan diperketat, terutama terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian BBM berulang kali. Menurutnya, penyaluran subsidi perlu dipastikan diterima masyarakat yang berhak.

EW
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update