Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Menaker Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

✍️ Eka Wulandari 🕒 18 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Menaker Yassierli mengingatkan gubernur bahwa batas penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November. Simak jadwal UMP, UMSP, UMK, dan UMSK.
Menaker Yassierli mengingatkan gubernur bahwa batas penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November. Simak jadwal UMP, UMSP, UMK, dan UMSK. Foto: istimewa

kalbartimes.com – Gubernur Kalimantan Barat diminta segera merampungkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan 21 November 2026 sebagai batas akhir penetapan upah minimum tingkat provinsi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal.

Koordinasi bersama kepala dinas ketenagakerjaan dilaksanakan pada 13 November 2026. Selanjutnya, pemerintah pusat menggelar pertemuan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 16 November 2026.

Menurut Yassierli, pemerintah juga telah mengirimkan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum.

"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujar Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Jadwal Penetapan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK 2027

Selain UMP, pemerintah telah menetapkan jadwal penyelesaian sejumlah jenis upah minimum lainnya.

Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat dilakukan pada 26 November 2026. Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan pada 25 November 2026.

Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026.

Yassierli menjelaskan, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara penetapan UMK dan UMSK mengikuti ketentuan serta kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Tiga Variabel Jadi Dasar Penghitungan Upah Minimum

Dalam menentukan upah minimum 2027, pemerintah menggunakan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.

Formula penghitungan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung proses tersebut, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Estimasi KHL juga disusun hingga tingkat kabupaten/kota melalui pengelompokan berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Dewan Pengupahan Diminta Utamakan Dialog

Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL dan panduan pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi upah minimum.

Pembahasan di daerah diharapkan mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan gubernur dalam menetapkan upah minimum di wilayah masing-masing.

Yassierli optimistis seluruh gubernur dapat menyelesaikan penetapan UMP 2027 sesuai tenggat. Ia menilai waktu yang tersedia masih mencukupi karena data ekonomi dan panduan penghitungan telah disampaikan kepada pemerintah daerah.

EW
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update