Sabtu, 21 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Buka Rakor IDI, Wagub Kalbar Tekankan Partisipasi Publik dan Perlindungan Hak Warga

✍️ Eka Wulandari 🕒 20 Nov 2026 👁️ 2x dibaca
Buka Rakor Indeks Demokrasi Indonesia, Wagub Krisantus Dorong Penguatan Demokrasi di Kalimantan Barat.
Buka Rakor Indeks Demokrasi Indonesia, Wagub Krisantus Dorong Penguatan Demokrasi di Kalimantan Barat. Foto: istimewa

kalbartimes.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), tetapi juga dari kebebasan masyarakat, partisipasi publik, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Hal tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengukur perkembangan demokrasi sekaligus bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ungkapnya.

Krisantus mengatakan, peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membangun sinergi untuk menjaga kehidupan demokrasi yang sehat di Kalimantan Barat.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi, terutama dalam proses pengumpulan serta pengolahan data IDI.

Menurutnya, data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan agar hasil pengukuran benar-benar menggambarkan kondisi demokrasi di Kalbar.

“Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan,” tambahnya.

Pemprov Kalbar Dorong Pemerintahan Partisipatif

Krisantus menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Upaya tersebut juga mencakup penegakan supremasi hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Usai membuka kegiatan, ia kembali menyampaikan bahwa penilaian kualitas demokrasi perlu melihat penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya proses pemilihan pemimpin.

Ia berharap hasil pengukuran IDI dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek-aspek demokrasi yang masih membutuhkan perbaikan.

Dengan evaluasi berbasis data dan keterlibatan berbagai pihak, peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintahan yang terbuka, transparan, dan memberi ruang partisipasi masyarakat menjadi bagian dari upaya tersebut.

EW
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update