Sabtu, 21 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Ekonomi
Ekonomi

Pemprov Kalbar Dorong Kepastian Tata Kelola Kratom untuk Lindungi Petani

✍️ Eka Wulandari 🕒 20 Nov 2026 👁️ 2x dibaca
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menyampaikan pendapat dalam Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar, Rabu (18/11).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menyampaikan pendapat dalam Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar, Rabu (18/11). Foto: istimewa

kalbartimes.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong percepatan penyusunan regulasi tata kelola kratom guna memberikan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha. Aturan tersebut diharapkan mampu menata perdagangan, memperkuat hilirisasi, serta meningkatkan kontribusi komoditas kratom terhadap perekonomian daerah.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, kratom memiliki nilai ekonomi penting karena menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian dalam menjalankan usaha.

Hal tersebut disampaikan Krisantus saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

"Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum," ujarnya.

FGD tersebut menjadi bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom. Sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebelum mengikuti FGD, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta Kepala Bapperida Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan di Kantor DEN tersebut membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi kratom, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta pengusaha lokal.

Krisantus menyebutkan, luas lahan kratom di Kalbar mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah. Di sisi lain, kegiatan pengolahan skala rumahan mulai berkembang, termasuk di Kota Pontianak.

Menurutnya, ketidakjelasan aturan juga berpotensi membuka ruang perdagangan melalui jalur tidak resmi ke sejumlah negara, seperti Malaysia dan Thailand. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan yang jelas serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kami tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan," ungkapnya.

Pemprov Kalbar, lanjut Krisantus, mendukung regulasi yang mampu memberikan kepastian usaha, membuka akses pasar, serta melindungi kepentingan petani dan pengusaha lokal. Pengaturan tersebut juga perlu mempertimbangkan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.

Selain memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, tata kelola kratom dinilai berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu tercermin dari sinergi Pansus Tata Kelola Kratom dan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam secara lebih optimal.

Krisantus mengingatkan agar penyusunan regulasi turut mempertimbangkan aspirasi petani kecil, pelaku usaha, dan kalangan ahli. Ia berharap aturan yang dihasilkan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.

"Dengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. Jangan sampai regulasi ini justru mempersulit petani kecil. Pemerintah Provinsi siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan Perda ini dapat diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.

Melalui audiensi dan FGD tersebut, pembahasan Raperda Tata Kelola Kratom diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret sebagai landasan pengembangan hilirisasi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar pengelolaan kratom berlangsung lebih profesional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

"Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," pungkasnya.

EW
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update