DPR Minta Danantara Pastikan Nasib Pekerja dalam Merger Empat BUMN Karya
kalbartimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Danantara memberikan kepastian mengenai status dan keberlanjutan pekerjaan karyawan dalam rencana penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi atau karya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, mengingatkan agar restrukturisasi perusahaan negara tidak hanya berorientasi pada efisiensi bisnis dan peningkatan kinerja. Perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penggabungan.
Menurut Ida, proses merger perlu dipersiapkan secara matang, tertib, dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan ketenagakerjaan baru. Para pegawai harus memperoleh kejelasan mengenai status pekerjaan serta masa depan mereka setelah perusahaan bergabung.
Ia menegaskan, pekerja tidak boleh menanggung dampak restrukturisasi tanpa mendapatkan kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan.
Empat BUMN Karya Masuk Rencana Penggabungan
Rencana restrukturisasi tersebut mencakup empat perusahaan konstruksi milik negara yang akan dikonsolidasikan dalam dua kelompok.
Kelompok pertama adalah PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero). Sementara kelompok kedua terdiri atas PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) Tbk.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur BUMN, Dony Oskaria, sebelumnya menyampaikan bahwa penggabungan kedua kelompok perusahaan tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir November 2026.
Target itu disampaikan dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada 8 Oktober 2026.
Setelah proses merger, Danantara juga menyiapkan penyehatan perusahaan melalui pelepasan aset yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis inti atau non-core assets.
DPR Soroti Kepastian Status Karyawan
Ida meminta Danantara memastikan aspek ketenagakerjaan diperhitungkan sejak awal proses restrukturisasi. Kejelasan mengenai status pegawai dinilai penting agar perubahan organisasi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan.
DPR berharap penggabungan perusahaan dapat berjalan kondusif dengan tetap memperhatikan hak dan keberlanjutan pekerjaan para pegawai.
Perhatian terhadap nasib pekerja dalam restrukturisasi BUMN juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Nasim Khan. Ia mengingatkan agar transformasi perusahaan negara tidak dimaknai sebagai upaya mengurangi atau menutup lapangan pekerjaan.
Menurut Nasim, penggabungan perusahaan, pembentukan holding, dan penataan aset perlu diarahkan untuk memperbaiki kinerja BUMN sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga meminta Danantara dan perusahaan-perusahaan negara menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan.
Dengan rencana penggabungan empat BUMN karya tersebut, DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara penataan bisnis dan perlindungan tenaga kerja. Restrukturisasi diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan struktur perusahaan, tetapi juga disertai kepastian bagi karyawan yang terdampak.
