DPR Bahas Pengambilan Keputusan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
kalbartimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan pengambilan keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Rapat dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB. Agenda tersebut menjadi tahapan penting setelah pembahasan tingkat I diselesaikan oleh Komisi III DPR bersama pemerintah sehari sebelumnya.
Dalam rapat kerja pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR menyepakati agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan tingkat II. Kesepakatan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini masing-masing.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman turut menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut. Ia menjelaskan, panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menyebut terdapat sejumlah pokok pengaturan yang dibahas dalam RUU tersebut. Salah satunya menyangkut tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Materi tersebut mencakup kasus seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
RUU tersebut juga mengatur bahwa pemberlakuan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan ancaman pidana, termasuk pidana mati, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Selain itu, rancangan regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi agar prosesnya berjalan profesional dan akuntabel.
Ruang lingkup pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Dalam rapat pembahasan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangan terkait persetujuan RUU Perampasan Aset.
Keputusan dalam rapat paripurna menjadi tahapan lanjutan untuk menentukan persetujuan DPR terhadap rancangan undang-undang tersebut.
