Menhut Tegaskan Banpres Karhutla Kalbar Rp240 M Tak Masuk Biaya Water Bombing
KETAPANG — Dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp240 miliar yang dikucurkan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dipastikan terpisah dari biaya penanganan udara. Anggaran ratusan miliar tersebut difokuskan secara khusus sebagai dana yang dikelola penuh oleh pemerintah daerah, tanpa memotong alokasi untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) maupun pemadaman udara menggunakan metode water bombing.
Keterangan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi penanganan bencana karhutla yang berlangsung di Ketapang, Kalimantan Barat. Kebijakan pemisahan anggaran ini diambil agar daerah memiliki keleluasaan operasional di lapangan tanpa dibebani oleh tingginya operasional penerbangan taktis.
Seluruh dukungan teknis udara untuk memadamkan titik api serta rekayasa cuaca akan terus disokong oleh armada dan mekanisme tersendiri dari pemerintah pusat. Dengan demikian, dana hibah Banpres yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta sejumlah pemerintah kabupaten/kota dapat secara maksimal dialokasikan untuk pemadaman darat, logistik personel, pendirian posko, hingga langkah pencegahan teknis lainnya.
Penyaluran bantuan keuangan dari Kepala Negara ini direalisasikan dalam dua gelombang utama. Pada pengucuran tahap awal, alokasi dana sebesar Rp200 miliar telah dikirimkan secara langsung ke rekening kas pemerintah provinsi serta sepuluh kabupaten/kota yang mencatatkan potensi karhutla cukup tinggi.
Melihat perkembangan eskalasi titik panas dan kebakaran lahan di beberapa zona yang belum tersentuh pada tahap pertama, pemerintah daerah menyusulkan tambahan dukungan anggaran. Usulan permohonan tersebut direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengucurkan sisa komitmen bantuan, sehingga total akumulasi anggaran yang dicairkan genap menyentuh angka Rp240 miliar.
Guna memastikan pengelolaan dana bencana tersebut tepat sasaran dan akuntabel, Kementerian Kehutanan meminta seluruh jajaran kepemimpinan di tingkat daerah berpatokan pada regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri,” tandasnya.
Penegasan rincian penggunaan Banpres ini merupakan bagian dari transparansi pengelolaan dana darurat bencana yang bersumber dari anggaran negara. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat memerlukan penanganan komprehensif, di mana kerja cepat regu darat didukung oleh fleksibilitas anggaran daerah, sementara penanganan wilayah sulit terjangkau tetap ditopang penuh oleh fasilitas udara pemerintah pusat.
Di samping ketersediaan dana pendukung, jajaran terkait bersama aparat penegak hukum juga menaruh perhatian serius terhadap aspek pencegahan dan penindakan. Penanganan karhutla di Kalbar kini tidak hanya bertumpu pada respons pemadaman api di lapangan, tetapi juga dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap indikasi pelanggaran serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang sengaja membakar lahan.
Pemerintah berharap dengan rampungnya penyaluran seluruh dana Banpres ini, sinergitas antara satgas darat Pemda, relawan, dan satgas udara dapat menekan penyebaran asap secara signifikan serta memadamkan seluruh titik api di titik-titik rawan Kalimantan Barat.
