Pemprov Kalbar Dorong Akses KUR bagi 338 Ribu UMKM, Literasi Keuangan Diperkuat
kalbartimes.com – Pemerataan literasi keuangan hingga wilayah perdesaan masih menjadi pekerjaan rumah di Kalimantan Barat. Meski akses masyarakat terhadap layanan keuangan atau inklusi keuangan di provinsi ini disebut hampir menyamai rata-rata nasional, pemahaman mengenai produk dan risiko keuangan dinilai masih perlu diperkuat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat terus memperluas edukasi agar masyarakat tidak hanya mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga mampu memilih produk yang legal dan sesuai kebutuhan.
Ketua OJK Kalbar Rochma Hidayati mengatakan, peningkatan inklusi harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi. Sebab, beragam produk keuangan memiliki karakteristik dan risiko yang perlu dipahami sebelum dimanfaatkan masyarakat.
“Produk keuangan itu bermacam-macam. Tentunya bagaimana mengajak masyarakat mengakses produk layanan yang sesuai dengan dirinya,” kata Rochma saat Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2026 di GAIA Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (30/10).
Menurut Rochma, salah satu tantangan di Kalbar adalah perbedaan akses dan pemahaman keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, OJK berupaya memperluas kegiatan edukasi dengan dukungan pemerintah daerah serta industri jasa keuangan.
“Kami terus mencoba merata di beberapa wilayah. Tentu saja perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun industri keuangan yang ada di daerah,” ujarnya.
OJK memprogramkan kegiatan literasi keuangan di setiap daerah setidaknya dua hingga tiga kali dalam setahun. Selain masyarakat umum, program edukasi juga menyasar anak muda dan generasi Z melalui pemanfaatan situs web serta media sosial.
Rochma mengingatkan generasi muda agar tidak hanya tertarik berinvestasi, tetapi juga memahami produk yang dipilih beserta risikonya.
“Anak muda silakan berinvestasi, tetapi kenali produknya, kenali risikonya. Anak muda juga silakan melakukan perencanaan keuangan sesuai dengan karakteristiknya,” jelasnya.
CU Masuk Perhitungan Inklusi Keuangan
Rochma turut menjelaskan posisi layanan credit union (CU) dalam pengukuran inklusi keuangan. Menurutnya, masyarakat yang menggunakan layanan CU tetap diperhitungkan dalam rasio inklusi keuangan, meskipun pengawasannya tidak berada di bawah kewenangan OJK.
“Jadi termasuk dalam layanan keuangan, hanya saja memang pengawasannya tidak di dalam (kewenangan OJK). Tetapi masyarakat yang melakukan akses terhadap produk CU masuk sebagai rasio inklusi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ikut mendorong pemerataan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Asisten II Sekretariat Daerah Kalbar Heronimus Hero mengatakan, tim tersebut melibatkan pemerintah provinsi, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga perbankan. Pembentukannya juga dilakukan secara berjenjang hingga kabupaten dan kota.
“Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Begitu juga berjenjang di kabupaten dan kota,” kata Hero.
Ia menyebut Kalbar termasuk daerah dengan capaian baik dalam pengembangan akses keuangan di wilayah Kalimantan. Kota Pontianak juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian terbaik pada tingkat kota.
Pemerintah provinsi berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan diperluas sehingga seluruh kabupaten dan kota mampu meningkatkan kinerja literasi serta inklusi keuangan pada tahun berikutnya.
338 Ribu UMKM Berpeluang Mengakses Pembiayaan
Selain memperluas pemahaman keuangan, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hero menyebutkan, jumlah UMKM di Kalbar mencapai sekitar 338 ribu unit. Sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas perekonomian daerah, dengan perkiraan menopang 60–70 persen perekonomian Kalbar.
“Sebanyak 338 ribu itu total UMKM yang bergerak di Kalimantan Barat. Mereka menopang 60–70 persen perekonomian Kalimantan Barat,” ujarnya.
Menurut Hero, peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM masih terbuka. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik melalui Bank Kalbar maupun perbankan milik negara.
“Artinya masih ada ruang untuk yang belum (mengakses pembiayaan). Mudah-mudahan yang belum segera bisa mendapat akses,” pungkasnya.
Pemerataan edukasi dan pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara lebih bijak sekaligus memperkuat peran UMKM dalam perekonomian Kalimantan Barat.
